Rencana Jokowi Membubarkan Institusi-Institusi yang Tidak Bermanfaat

Rencana Jokowi Membubarkan Institusi-Institusi yang Tidak Bermanfaat

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya yang berjudul Vision Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), mengatakan akan membubarkan lembaga yang tidak efektif.

“Jika ada institusi yang tidak berguna dan bermasalah, saya akan bubarkan,” kata Jokowi.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar di Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan bahwa langkah tegas Jokowi dianggap sangat tepat. Padahal, banyak lembaga tidak berfungsi optimal.

Rencana Jokowi Membubarkan Institusi-Institusi yang Tidak Bermanfaat

Rencana Jokowi Membubarkan Institusi-Institusi yang Tidak Bermanfaat

“Tentu saja kita sepakat ketika institusi itu buruk fungsinya, kinerjanya buruk, kinerjanya buruk, mengapa itu dipertahankan?”

Ujang mengatakan bahwa pada dasarnya semua lembaga, termasuk lembaga negara, memiliki ukuran atau parameter standar di tempat kerja.

“Ketika tidak mencapai, fungsi buruk, tidak baik, lebih baik dibubarkan. Lagi pula, sejauh ini Jokowi juga telah membubarkan banyak lembaga negara.” Lebih baik membubarkannya di masa depan, yang tidak efektif, “kata Direktur Eksekutif Indonesia Tinjauan Politik.

Ujang mengatakan bahwa keberadaan lembaga negara tentu memiliki implikasi terhadap penggunaan anggaran negara yang tidak sedikit. “Jika kita mengikuti perkembangan zaman, institusi negara harus bergerak untuk membangun bangsa.” Faktanya adalah kita menyaksikan banyak institusi yang efektivitasnya sangat rendah, “katanya.

Seringkali, kata Ujang, ketika DPR bersama-sama dengan pemerintah menyusun undang-undang, dalam pelaksanaannya diperlukan pembentukan lembaga baru. Misalnya yang terbaru, yaitu adopsi RUU Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sains dan Teknologi Nasional) menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pembentukan Badan Penelitian dan Inovasi Nasional segera.

“Ini juga masalah. Ada juga contoh ketika ada UU Kejaksaan, yang dibentuk oleh Komisi Kejaksaan,” katanya.

Sejauh ini, pada periode pertama, Jokowi membuktikan ketegasannya dengan secara bertahap membubarkan 23 lembaga pemerintah. Ini termasuk Badan Nasional untuk Kebijakan dan Kontrol Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Badan Pengembangan Zona Pengembangan Ekonomi Terpadu, Dewan Buku Nasional, Dewan Gula Indonesia, Dewan Aeronautika dan Antariksa Nasional.

Ada juga Dewan Pembangunan Indonesia Timur, Komisi Hukum Nasional, Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Komite Antar Departemen Kehutanan, Lembaga Koordinasi dan Kontrol untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dan sejumlah lembaga lainnya.

Di satu sisi, Jokowi juga membentuk sejumlah lembaga baru termasuk Badan Keamanan Maritim, Kantor Staf Presiden, Badan Restorasi Gambut, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Satuan Tugas Sabre Pungli, dan beberapa lembaga lainnya.

Leave a Reply